Soekarwo Himbau Pendukungnya Tidak Anarkhis

Kapanlagi.com -

Cagub Jatim yang gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, Dr Soekarwo SH MHum, meminta para pendukungnya menyikapi hasil rekomendasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkhis.

"Jangan melakukan aksi yang berlebihan. Kalau berlebihan, politik menjadi keras. Anda tahu sendiri saya tidak punya sifat seperti itu," ujar Soekarwo ketika ditemui disela-sela rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis.

Sejumlah pendukung Soekarwo dari DPC PDIP di Jatim dikabarkan akan melakukan unjuk rasa ke sekretariat DPD PDIP Jatim di Jalan Kendangsari, Surabaya, Jumat (1/2), untuk memprotes rekomendasi terhadap Sutjipto.

Sejumlah PAC PDIP di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (30/1) juga menyatakan menolak rekomendasi Cagub Jatim yang diturunkan ke Sutjipto, karena hasil Rakerdasus PDIP se-Jatim telah memenangkan Soekarwo dengan suara terbanyak.
Soekarwo mengatakan dalam berdemokrasi ada kebebasan berpendapat dan berpikir.
Soekarwo sendiri tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi kegagalannya. "Proses politik telah berjalan dan harus diterima. Saya terima proses politik di PDIP, tapi jangan menggunakan kekerasan," katanya.

Ditanya tentang kendaraan politik yang akan digunakannya, dia mengatakan Rakerwil PAN se-Jatim telah memutuskan dirinya sebagai Cagub, Partai Demokrat belum merapat ke dirinya, sedangkan PKS sudah mengajukan namanya tetapi masih butuh satu calon lagi untuk ke DPP.

Soekarwo mengatakan dirinya akan aktif mendekati partai-partai politik termasuk PPP, PBB dan PDS. "Saya tetap pendekatan. Kalau saya tidak intensif, tidak masuk akal. Dulu semua ingin gabung, kami saling mendekati," katanya. (*/cax)

Lirboyo Kerahkan Sejuta Santri Dukung Soekarwo-Syaifullah

TEMPO Interaktif,Kediri:

Secara terbuka, KH Idris Marzuqi, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, menyatakan akan mengerahkan sejuta santri dan alumni pondok pesantren di kaki Gunung Klotok itu untuk memberikan suaranya pada Soekarwo (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur) dan Syaifullah Yusuf (bekas Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam pemilihan gubernur Juni 2008.

“Pak Soekarwo dan Gus Ipul (Syaifullah Yusuf) itu santri kami. Jadi tidak mungkin jika kami tidak memberikan dukungan penuh pada pemilihan gubernur nanti,” kata KH Idris Marzuqi, Sabtu (23/2).

Menurut KH Idris, kedua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur itu pada Jumat (22/2) malam kembali menemui dirinya saat menghadiri Konferwil Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa se-Jawa Timur di Ponpes Lirboyo.

Pasangan yang dijagokan Partai Demokrat dan PAN itu sempat melakukan pembicaraan tertutup dengan KH Idris Marzuqi dan sejumlah ulama.

“Saya akan meminta seluruh santri mendukung Soekarwo-Ipul. Santri yang ngaji di sini sekitar 10 ribu. Kalau alumni santri Lirboyo yang tersebar di Jawa Timur mungkin bisa mencapai 1 juta orang,” kata KH Idris.

DWIDJO U. MAKSUM

========
Mathur Nuwun KH. Idris Marzuqi, mugi-mugi dukungan panjenegan, santrinipun dados Gubernur Jatim...

SOEKARWO Membedah Rumusan APBD untuk Rakyat

suarasurabaya.net
SOEKARWO akan mengeluarkan rumusan “APBD untuk Rakyat” pada Mei mendatang. Bakal calon gubernur yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat itu, rumusan itu juga menjadi bahan para juru kampanyenya.

Hal itu disampaikan SOEKARWO di sela dialog “Sejuk, Pluralis, Demokratis” yang digelar Komunitas Tabayun di Graha Pena, Kamis (24/04) sore.

Rumusan “APBD untuk Rakyat”, menurut SOEKARWO, memang menjadi materi utama yang akan dibawa dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, 23 Juli mendatang. “Untuk itu, saat ini masih menjadi rahasia buat public. Mei mendatang akan kita keluarkan rumusan tersebut,”tukasnya.

Ide dasar dari rumusan “APBD untuk Rakyat”, diakui SOEKARWO, berdasarkan kondisi nyata masyarakat Jawa Timur. Saat ini dari jumlah penduduk Jawa Timur, 63% menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian.

Untuk itulah, pembangunan ke depan lebih difokuskan pada agro industri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur.

“Kalau tidak ada alternatif dalam perekonomian dan bisnis di Jawa Timur, sulit mengurangi angka kemiskinan,”ungkapnya.

SOEKARWO menegaskan memang dirinya bukan orang partai. Untuk itulah, dirinya lebih banyak menggunakan political marketing dalam memenangkan bursa Pilgub Jawa Timur. (tin)

Soekarwo Bicara Soal Mundurnya dari PNS

DetikSurabaya

Surabaya - Calon Gubernur Jatim, Soekarwo belum memastikan kapan dirinya mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Padahal awal Mei ini pendaftaran calon gubernur dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim.
Soekarwo yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini beralasan masih menunggu aturan dari menteri dalam negeri.
Karena menurut Soekarwo saat ini ada dua peraturan. Yang pertama berdasarkan UU nomor 22 tahun 2008 tentang pemilu serta aturan oleh pilkada. Aturan yang kedua berdasarkan kepegawaian.
Jika mengacu UU yang mengatur tentang kepegawaian dirinya akan mengundurkan diri sejak diterima. Sedangkan aturan yang lainnya mengundurkan diri sejak pendaftaran.
"Itu yang masih kita konfirmasikan ke Mendagri," kata Soekarwo kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi DLLAJR di Hotel Simpang Surabaya, Senin (21/4/2008).
Dirinya, kata birokrat kelahiran Madiun ini, menyerahkan sepenuhnya pada Mendagri, aturan yang mana akan diberlakukan jika PNS maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur.
Pengajuan surat pengunduran dirinya sebagai Sekdaprov akan dia sampaikan pada gubernur sebagai atasannya.
"Terserah mendagri memilih aturan yang mana. Saya ngikut. Di situ saya menjadi pelaku bukan regulatornya," ungkapnya.
Ketika disinggung siapa Sekretaris Daerah Jatim penganti dirinya? Soekarwo mengatakan dirinya tidak mengetahui siapa yang ditunjuk menjadi pengganti dirinya. "Terserah pada gubernur," tandasnya. (gik/gik)

Pendaftaran Cagub dan Cawagub Dimulai 1 Mei 2008

DetikSurabaya

Surabaya - Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim akan dimulai 1 Mei 2008 mendatang. Untuk itu, KPUD Jatim terlebih dulu mengumpulkan partai politik untuk diberi penjelasan mengenai proses dan tata cara pendaftaran calon yang diusung.

Penjelasan umum produser pencalonan pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini dilakukan di Hotel Sahid, Jalan Sumatera, Surabaya, Jumat (18/4/2008).

Menurut Ketua KPUD Jawa Timur Wahyudi Purnomo kepada wartawan, pendaftaran calon akan dibuka pada tanggal 1-12� Mei 2008. Tanggal 13 Mei mengembalikan formulir pendaftaran. Dan KPUD memberi kesempatan pada partai pengusung calon untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU.

"Kita minta kepada partai politik untuk melengkapi syarat-syarat yang diatur oleh KPU. Dan KPU memberi waktu 12 hari," kata Wahyudi.

Wahyudi mengungkapkan, aturan pencalonan gubernur ini sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dan PP nomor 6 tahun 2005. "Salah satunya syaratnya adalah dilengkapi dengan tandatangan Ketua� dan Sekretaris DPW atau DPD," ujarnya.

Sesuai dengan pemilihan umum legislatif 2004, untuk mendaftarkan calon gubernur yang akan diusung ada 24 parpol. "24 Parpol ini boleh atau bergabung untuk mendaftar calon," tuturnya.

Pertemuan tersebut sempat sedikit terjadi kehebohan.Pasalnya salah satu pengurus parpol yang hadir sempat mengeluarkan nada ancaman kepada anggota KPU Jatim. Namun ancaman tersebut tidak sampai berbuntut panjang.

"Ada salah satu partai yang menyeletuk KPU nanti dicelurit tapi saya lupa dari partai mana. Kalau kami tetap buat aturan sesuai UU dan tidak takut pada ancaman," ujar Didik Prasetyono salah satu anggota KPUD Jatim.

Beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh parpol ketika mendaftarkan jagoannya antara harus memenuhi suara 15 persen di parlemen. Adanya surat kesepakatan bersama antar politik� peserta pilkada serta melampirkan surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan. (wln/bdh)

82 TPS di Jember Rawan Politik dan Bencana

suarasurabaya.net| Sekitar 82 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Jember dinyatakan rawan politik dan bencana. Kombes Pol TEDUNG TS Kepala Bagian Operasi Kapolres Jember seperti dilaporkan NIKEN dari Radio Mutiara Jember dalam Jaring Suara Surabaya, Jumat (11/04), menyatakan sangat kewalahan dengan pengamanan di 82 TPS yang rawan karena kekurangan personil.

TEDUNG menyatakan TPS yang jauh dari rumah warga berjarak 35 km seperti di Babat Timur Mulyorejo yang rawan bencana alam. Sedangkan kerawanan politik seperti money politic dan konflik antar pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur hampir merata di kawasan desa dan kota, baik saat kampanye maupun penghitungan suara.

Sementara untuk Kecamatan Sumbersari, kata TEDUNG, rawan pencurian kendaraan bermotor, karena kepadatan penduduknya. TEDUNG mengatakan untuk TPS yang aman, polisi mengamankan 12 TPS dibantu 24 tenaga perlindungan masyarakat. TPS yang rawan, 2 polisi bertugas mengamankan 6 TPS dengan bantuan 12 tenaga perlindungan masyarakat. (tin)

Dukungan Pasangan Karsa Terganjal Konflik Pilkada

suarasurabaya.net| Dukungan terhadap pasangan Karsa (SOEKARWO dan SYAIFULLAH YUSUF) di Bojonegoro terganjal konflik Pilkada. Meski PAN (Partai Amanat Nasional) dan PD (Partai Demokrat) mengusung pasangan Karsa sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, namun DPC PAN dan DPC PD di Bojonegoro belum bersatu.

JOE reporter Radio Suara Bojonegoro Indah dalam Jaring Suara Surabaya, Jumat (11/04), melaporkan, konflik merupakan buntut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang masih terus berlanjut. PAN yang mengusung pasangan SUYOTO dan SETYO HARTONO sebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi terlapor orang Partai Demokrat karena dinilai ada yang salah dalam pengajuan calon Wakil Bupati.

HELI SUHARJONO Sekretaris DPC PAN Bojonegoro mengakui konsolidasi partainya dengan DPC Partai Demokrat memang masih terkendala. Sampai saat ini strategi pemenangan untuk pasangan Karsa belum dilakukan.

Meski demikian, ia yakin kedua pihak berlawanan dalam persidangan tetap bisa membedakan amanah yang harus diperjuangkan bersama yakni memenangkan pasangan Karsa. Hal senada juga diungkapkan ASNAIDAH anggota DPRD Bojonegoro dari Partai Demokrat, sejauh ini belum ada konsolidasi secara kongkrit. (tin)